3 Masalah Indonesia pada Industri Keuangan. !

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Indonesia saat ini menghadapi tiga masalah penting dalam bidang keuangan. Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari dalam Seminar Nasional Strengthening Strategy Sektor Keuangan dan UMKM pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Sabtu (24/9).

"Kita saat ini berhadapan tiga masalah penting yang pertama di bidang keuangan tentunya kita menghadapi financial inclusion yang masih rendah," katanya.

Financial inclusion adalah rasio penduduk yang menggunakan fasilitas perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Choirul menambahkan, pada saat ini ada sekitar 64 persen warga Indonesia yang belum menikmati layanan perbankan, baik di desa maupun perkotaan.

"Ini menjadi serius karena dengan demikian mata uang yang berputar-putar di masyarakat tidak terkelola dengan baik," ujarnya.

Masalah inklusi keuangan menjadi hal yang berkaitan dengan masalah finansial literasi. "Ini terkait dengan masalah yang kedua yaitu angka finansial literasi, finansial literasi adalah masyarakat yang melek di bidang perbankan, saudara-saudara kita masih banyak sekali yang tidak mengerti apa artinya kredit," kata dia.

Sedangkan, masalah keuangan yang ketiga adalah financial depending. Ini  merupakan perilaku dari pelaku perbankan maupun nonbank yang enggan merinci jenis-jenis portofolio perbankan.

Hingga saat ini, kata dia, kredit terutama kredit mikro masih berkutat kepada kredit produksi, kredit konsumsi, dan kredit investasi serta kredit modal kerja. "Padahal kalau kita lihat yang namanya jenis usaha UKM itu mempunyai masing-masing jenis paket kredit yang spesifik dan profil risiko yang spesifik yang itu tidak bisa digeneralisir begitu saja," kata Choirul.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei Bank Dunia pada 2014 menyatakan hanya ada 36 persen dari penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening di bank. Karena itu sejak  2012, Bank Indonesia (BI) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bappenas memprakasai pedoman Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Bisnis perusahaan rintisan (startup)di bidang jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) masih akan terus tumbuh di Indonesia. Alasannya, belum optimalnya peran perbankan di sektor jasa keuangan dan masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech di Indonesia ke dalam dua kategori. Fintech 2.0 untuk layanan keuangan digital yang operasikan lembaga keuangan seperti Mandiri Online besutan Bank Mandiri. Fintech 3.0 untuk startup teknologi yang punya produk dan jasa inovasi keuangan. 

Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasi. 
 

Pertama, payment, clearing dan settlement. Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Contohnya, Kartuku, Doku,iPaymu, Finnet dan Xendit. 

Kedua, e-aggregator. Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.

Ketiga, manajemen resiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi. 

Keempat, peer to peer lending (P2P). Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks. 

Direktur Kebijakan Publik Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Ajisatria Suleiman mengatakan saat ini sudah ad 235 penyelenggara fintech yang terdaftar. Pemain dalam sistem pembayaran yang mendominasi sekitar 39%. “Sub sektor ini dipercaya terus menguat sejalan dengan semakin banyaknya potensi dan kekuatan solusi dari masing-masing pihak penyelenggara Fintech,” ujar Aji. 

Meski begitu, jumlah pemain P2P lending yang tumbuh paling pesat. Bila tahun 2016 pelakunya tumbuh 16% maka pada tahun 2017 tumbuh 32%. Pemain P2P lending bertambah sejak OJK meluncurkan aturan P2P lending. “Sisanya terbagi pada sub sektor lain walaupun tidak banyak seperti pada bisnis pengiriman uang (remittance), securities, asuransi dan lain-liannya,” ujar Aji.

Masa Depan Industri Keuangan dan Perbankan di Era Digital Ekonomi

Digital economy merupakan suatu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau internet sebagai medianya dalam berbagi kegiatan baik berkomunikasi, kolaborasi, maupun bekerjasama antar perusahaan ataupun individu yang dapat mendatangkan profit dalam perekonomian.Kegiatan tersebut dapat meliputi berbagai area yang luas, termasuk untuk jasa bisnis perbankan. Dengan keberadaan digital ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dan jasa, baik di level mikro maupun makro.

Pertumbuhan era ekonomi digital bisa dibilang sangat cepat. Semua transaksi akan menggunakan basis teknologi, dan semakin banyaknya variasi model bisnis ekonomi digital yang berkembang untuk mendorong terciptanya pembagian ekonomi diantara pelaku bisnis. Perbankan pun bergerak maju dan berkolaborasi untuk meningkatkan sistem dan strategi agar masyarakat dapat membuktikan serta merasakan bahwa bertransaksi dengan bantuan teknologi itu mudah.Sehingga persaingan antar bank dan institusi keuangan sudah memasuki babak baru dalam teknologi aplikasi yang merupakan Implikasi perkembangan bisnis perbankan terhadap era digital economy.

Teknologi aplikasi dalam perbankan dinamakan dengan digital banking yang merupakan layanan perbankan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah demi mewujudkan ekonomi digital seperti yang dicita-citakan.Digital banking yang telah berkembang sampai saat ini yaitu seperti ATM, internet banking, mobile banking, video banking, phone banking, dan SMS banking.Beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking) sesuai dengan kebijakan OJK yang utamanya ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

Namun, sampai saat ini di Indonesia masih ada berbagai hambatan yang membuat perkembangan digital ekonomi terhambat, diantaranya kurangnya infrastruktur jaringan yang kurang luas sehingga belum dapat diakses semua orang. Hambatan kedua ialah kurangnya minat masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi digital. Baru sekitar 35 % masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi digital keuangan. Ketiga, kontribusi bisnis di sektor digital masih minim terdahap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasi hal tersebut ada 5 langkah yang bisa di tempuh untuk mengembangkan digital ekonomi Indonesia.  Pertama, pengalaman konsumen, yakni perusahaan-perusahaan digital harus memberikan kesan terbaik kepada konsumen dalam menggunakan jasanya.

Sebab, konsumen di dunia digital sangat mudah berpaling ke perusahaan-perusahaan lain.Kedua, cyber security, yaitu pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam memberikan keamanan bagi transaksi yang dilakukan. Ketiga, menghubungkan online dengan offline. Gryseels mencontohkan, suatu perusahaan penjual barang harus menyiapkan tempat bagi konsumen untuk mengambil barangnya secara offline. Hal tersebut mengacu pada data 50 persen pelanggan di Amerika Serikat lebih suka mengambil barang yang dibelinya secara langsung, walaupun berbelanjanya secara online. Keempat, perusahaan juga harus menggunakan analisis berbasis data untuk menentukan kebutuhan, perilaku, dan keinginan konsumen. Kelima, berbagai perusahaan dan pemerintah harus sudah mulai membangun DNA digital. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus mengeluarkan regulasi yang mendukung digitalisasi.

Dengan adanya digital economy diharapkan bank dapat mempermudah dalam menyimpan dan menganalisa data nasabah.Sehingga dapat membantu bank untuk menjaga hubungan dengan konsumen, mengatasi keluhan konsumen dengan lebih baik, serta dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih tepat dengan lebih cepat, murah, jelas dan transparan bagi konsumen.Bank lebih efisien karena ridak lagi berinvstasi dikantor cabang serta nasabah tidak perlu repot-repot ke kantor cabang misalnya untuk transfer uang ke keluarga yang berbeda daerah.

Namun dengan begitu ada beberapa tantangan digital ekonomi terhadap perkembangan bisnis perbankan yaitu seperti  pada bagian keamanan atau sekuriti, dengan semakin canggihnya teknologi keamanan seiring pula dengan makin canggihnya teknologi pencurian di ranah digital. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau phising. Phising merupakan pencurian data penting milik orang lain seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan nomor telepon yang dipergunakan untuk membobol akun nasabah.

Perbankan sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjadi roda perputaran dana di suatu negara haruslah berkembang dan mengikuti kebutuhan pasar. Perbankan harus selalu menjadi pilihan utama individu dalam melakukan kegiatan pembayaran dan kegiatan ekonomi lainnya. Untuk mencapai target dan tujuan tersebut, perbankan haruslah melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah nasabah untuk melakukan segala kegiatan ekonominya.

Di zaman digital saat ini teknologi berkembang sangat pesat dan cepat. Dengan berkembangnya teknologi ini membuat berbagai sektor kehidupan melakukan inovasi dan juga penyesuaian untuk mempermudah manusia. Dengan sentuhan jari saja di smartphone, kini setiap orang bisa melakukan apapun dengan sangat mudah bahkan melakukan hal hal yang dulu dianggap tabu dan tidak mungkin, saat ini semua menjadi sangat mungkin karena adanya perkembangan digital yang luar biasa.

Perkembangan digital telah menyentuh seluruh aspek kehidupan termasuk sektor ekonomi perbankan. Dengan berkembanya digital ekonomi memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan perbankannya tanpa harus datang ke kantor bank terkait. Melihat mundur kebelakang, dahulu sektor perbankan mengharuskan setiap nasabahnya untuk datang langsung ke kantor cabang untuk setiap transaksi. Mulai dari melakukan setoran tunai hingga tarikan tunai, semua itu dilakukan dengan manual dan mengharuskan setiap nasabah untuk datang dan berlama lama antri untuk dapat melakukan transaksinya. Seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi, manusia akan melakukan berbagai cara untuk menghemat waktunya di era globalisasi ini.

Penemuan yang luar biasa dari perbankan ialah ditemukannya ATM ( Automatic Teller Machine), penemuan ini membuat setiap nasabah yang ingin melakukan tarikan tunai untuk tidak harus datang ke teller dan menunggu berlama lama. Saat ini, ATMtidak hanya dapat memenuhi kebutuhan transaki nasabah untuk melakukan tarikan tunai. Anda bisa melakukan transaksi pembayaran, transfer di mesin ini. Bahkan saat ini sudah ada ribuan ATMyang dapat melakukan setoran tunai yang semakin memudahkan nasabah untuk melakukan setiap transaksi. Hal ini membuat perbankan di Indonesia tidak terlalu gencar melakukan perluasan jaringan dengan membuka kantor cabang. Berdasarkan informasi dari Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum per Juli 2017 tercatat sebanyak 32.659 unit kantor. Jumlah tersebut menyusut 0,3% dibandingkan dengan kondisi pada periode yang sama pada tahun lalu yakni sebanyak 32.772 unit kantor.

Sementara itu perkembangan mesin ATM di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini terbilang fluktuatif  dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang. Sementara itu, menurut data Bank Indonesia (BI), jumlah mesin ATM juga hanya tumbuh tipis. Terhitung Juli 2017, jumlah ATM yang tersebar sebanyak 103.953 unit mesin, jumlah ini  hanya bertambah 0,51% dibandingkan posisi pada akhir tahun lalu .

 Seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga keunggulan smartphone yang makin berkembang, perbankan mencoba untuk mengikuti perkembangan teknologi itu pula. Langkah pertama yang dilakukan perbankan untuk mengimbangi perkembangan teknologi ialah dengan mengeluarkan jasa sms banking. Meskipun terdengar kuno, fasilitas dari perbankan ini sempat menjadi salah satu solusi untuk mengirim uang dan melakukan pembayaran di wilayah yang jauh dari mesin atm.

Selain itu ada internet banking yang memudahkan para nasabahnya untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari pengecekan saldo hingga membayar tagihan bulanan. Dengan internet banking anda bisa melakukan berbagai transaksi perbankan di berbagai penjuru dunia tanpa terikat waktu dan hanya membutuhkan koneksi internet. Setelah smartphone semakin mudah untuk dimiliki, berbagai bank mulai melirik aplikasi m-banking. Dibandingkan dengan sms banking dan juga internet banking, mbanking lebih diminati para nasabah. Mereka bisa menggunakan fasilitas mbanking dengan sangat mudah untuk menyelesaikan segala transaki perbankan.

Perkembangan pengguna e-banking di Indonesia sendiri cukup pesat.  Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan secara data dan pengguna e-banking cukup meyakinkan. Di mana jumlah pengguna e-banking (SMS banking, phonebanking, mobile banking, dan internet banking) meningkat menjadi  270%, dari 13,6 juta nasabah pada tahun 2012 meningkat menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Sementara jumlah transaksi pengguna e-banking meningkat 169%, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Perkembangan perbankan 3 hingga 5 tahun terakhir ini memang didominasi oleh perkembangan teknologi perbankan menyusul perkembangan digital ekonomi, perbankan semakin memanjakan para nasabahnya dengan melakukan berbagai inovasi agar nasabah dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus kehilangan waktu berlebih.

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin cepat dan gesit jangan dijadikan sebuah ancaman dan hambatan, melainkan dijadikan sebagai tantangan dan pemicu untuk berkreasi dan menghasilkan sesuatu yang akan membantu pekerjaan manusia lebih teratur dan terarah. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat di dunia. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh perusahaan riset "We Are Social", mereka merilis data yang menunjukan pengguna internet di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di Indonesia pada awal tahun 2016 pengguna internet berjumlah 88,1 juta jiwa dan bertambah sebesar 51 % menjadi 132, 7 juta jiwa. 69 % diantara pengguna internet tersebut mengakses internet menggunakan handphone genggam mereka. Dengan jumlah yang sangat besar ini, peluang usaha di dunia digital akan semakin berkembang termasuk dunia usaha perbankan di era digital ekonomi.

 Dunia digital sudah memasuki industri keuangan seperti e commerce yang semakin meningkat transaksinya dari hari ke hari. Masyarakat di era digital ini menginginkan dan menyukai kemudahan. Mereka dengan terbuka akan menerima segala keterbukaan dan kemajuan teknologi. Di industri keuangan sendiri sudah ada berbagai uang elektronik yang dimaksudkan untuk mempermudah berbagai kegiatan manusia sehari hari. Mulai dari uang elektronik yang tertempel di handphone hingga saldo di aplikasi tertentu untuk memudahkan pembayaran. Peluang dan tantangan di era digital ini akan dirasakan oleh semua sektor termasuk industri keuangan dan juga industri perbankan.

Di industri keuangan seperti pasar modal, tantangan terbesarnya ialah ketika pasar modal tidak lagi melihat peluang yang terjadi di era digital ini. Apabila pasar modal menanggapi kemajuan digital ekonomi ini dengan baik, maka pasar modal dapat menjaring banyak investor baru khususnya dari anak muda. Dengan mudahnya akses ke pasar modal yang tidak lagi terbatas, Dalam waktu yang cukup lama, pasar modal hanya terpusat di pulau jawa, sedangkan potensi investor dari luar pulau jawa cukup potensial. Dengan berkembangnya digital ekonomi, pasar modal akan menjangkau investor dari luar jawa. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan pembuatan sistem online untuk para investor yang saat ini sudah diterapkan dan dikembangkan di pasar modal.

Selain itu inovasi yang bisa terus dikembangkan ialah dengan membuat dan menjalankan sistem transaksi surat utang secara elektronik. Pendaftaran perusahaan go public di luar jawa juga akan lebih mudah, cepat dan juga efisien. OJK saat ini sudah melakukan berbagai rangkaian persiapan penerapan pendaftaran elektronik yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu pada tahap pertama ialah registrasi online untuk pernyataan pendaftaraan dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang atau Sukuk, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk Untuk Penawaran Umum Terbatas, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan Pernyataan Penawaran Tender (wajib dan sukarela) akan dilakukan pada tahap kedua yaitu pada 2018 — 2019.

Sementara pada industri perbankan, tantangan di dunia digital ini semakin keras. Hal ini karena bank tidak hanya bersaing dengan bank lainnya, namun di era digital ekonomi ini bank juga harus bersaing dengan perusahaan teknologi keuangan lainnya yang menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya. Menurut para ahli keuangan salah satunya  Mckinsey memprediksi terdapat risiko penurunan profit pada perbankan di tahun 2025 sebesar 60% dari bisnis pembiayaan, 35% pada SME lending dan payment channel, 30% pada wealth management, dan 30% pada mortgage. Namun, hal ini bukanlah ancaman yang berarti apabila perbankan melihatnya dari sisi yang positif. Perbankan bisa melakukan kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menghadapi persaingan yang ketat ini. Hingga saat ini sudah ada 45 % lembaga keuangan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. 

Tantangan terbesar bagi perbankan ialah perubahan perilaku para nasabahnya. Para nasabah saat ini lebih menyukai cara digital yang membuat bisnis mereka lebih cepat, lebih aman dan juga hemat waktu. Para nasabah menyukai cara bertransaksi yang tidak lagi dibatasi waktu dan juga tempat, inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi perbankan di dunia digital ini. Tantangan yang tidak kalah mengkhawatirkan ialah terjadinya tren penurunan margin. Hal ini dikarenakan persaingan yang sangat ketat diantara pelaku usaha yang menyebabkan penurunan kulaitas kredit dan juga dikarenakan kebijakan terhadap besar kecilnya suku bunga dasar pinjaman. Untuk menghadapi segala tantangan ini bank harus melakukan penyesuaian atas perubahan kebutuhan mendasar. 

Pada tahun 2013, 95.5% transaksi di Indonesia dilakukan secara cash (Bank Indonesia, 2013). Sampai dengan tahun 2014, transaksi secara cash masih mendominasi (KPMG, 2017). Walaupun demikian, sesuai survey mengenai penetrasi dan perilaku pengguna internet di Indonesia yang diadakan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia) pada tahun 2016, terdapat potensi pertumbuhan transaksi digital dari kelompok masyarakat pengguna internet dan telepon selular terutama mahasiswa dan pelajar. Sebanyak 132.7 juta jiwa penduduk Indonesia (atau 51% dari total jumlah penduduk) telah mengakses internet.

Sebanyak 71.6% pengguna internet merupakan penduduk berusia produktif atau usia kerja (25–54 tahun). Terkait dengan aktivitas transaksi online, sebanyak 70.4% pengguna internet merasa yakin dan aman untuk melakukan transaksi perbankan secara online dan sebanyak 49% dari pengguna internet sudah melakukan pembayaran dengan memanfaatkan fasilitas digital banking seperti ATM, internet banking, kartu kredit, SMS banking, dan e-money. Sebagian besar pengguna internet mengakses internet melalui telepon seluler dan komputer dengan penetrasi pengguna internet terbesar adalah pada kelompok mahasiswa (89.7%) dan pelajar (69.8%).

Kelompok inilah yang diprediksi akan menyumbang pendapatan terbesar bagi industri perbankan dan layanan keuangan 10 tahun mendatang (Mckinsey, 2015). Tren ini menunjukkan adanya peluang pertumbuhan adopsi layanan keuangan digital oleh masyarakat Indonesia terutama melalui telepon seluler, pada kelompok masyarakat dengan usia produktif, mahasiswa, dan pelajar.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi digital:

Tidak hanya melihat tren dan peluang, terdapat faktor yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan keuangan, baik bank maupun fintech dalam berinovasi dan menerapkan teknologi sebagai bagian dari penyampaian layanan keuangan yaitu:

1. intention to use

Intention to use ini dibangun oleh performance expectancy, attitude, initial trust dan perceived risk.

  • Performance expectancy adalah keyakinan bahwa penggunaan teknologi tertentu akan menguntungkan atau meningkatkan kinerja individu.
  • Attitude adalah sikap mempengaruhi perilaku individu oleh penyaringan informasi dan membentuk persepsi individu.
  • Trust merupakan mekanisme untuk mengurangi persepsi adanya risiko melalui peningkatan harapan akan hasil positif dan kepastian mengenai sesuatu yang diharapkan (Luhmann, 1979; Grabner-Kraeuter, 2002; Gefen, 2004).
  • Perceived Risk adalah kemungkinan kerugian dan perasaan subyektif dari konsekuensi yang tidak menguntungkan (Mitchell, 1999).

Model ini diformulasikan bagi teknologi mobile banking yang terus dikembangkan termasuk oleh bank-bank besar di Indonesia. Bagi para praktisi dalam industri ini, memahami konstruksi kunci dan hubungan antara variabel sangat penting untuk merancang, menyempurnakan, dan melaksanakan layanan mobile banking agar dapat diterima dengan baik oleh konsumen.

  Peluang dan harapan perbankan di era digital ekonomi berada di digital banking. Digital banking akan membuat para nasabah merasa aman dan nyaman sehingga perbankan tetap menjadi pilihan utama dalam melakukan transaksi dan kegiatan keuangan. Namun, untuk mencapai hal ini perbankan harus bekerja keras untuk memperluas jaringan. Menurut data lembaga keuangan dunia menyebutkan bahwa hanya 54% dari masyarakat Indonesia yang baru tersentuh layanan perbankan dan selebihnya belum tersentuh layanan perbankan . Masa depan perbankan di era digital ini sangat cerah terutama apabila perbankan memerhatikan teknologi dan terus berinovasi untuk selalu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pada nasabah. Apabila hal ini terus dilakukan oleh sektro perbankan, maka di masa yang akan datang perbankan sudah amat dekat dengan masyarakat. Setiap orang memiliki tabungan di bank dan juga menggunakan digital banking dalam setiap kegiatan keuangannya. Masa depan cerah perbankan akan beririringan dengan masa depan teknologi yang semakin maju.

OJK Targetkan 164 Fintech Terdaftar Tahun 2018

[JAKARTA] Otoritas Jasa keuangan (OJK) menargetkan tahun ini terdapat 164 perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) yang terdaftar. Sementara itu, hingga saat ini baru 54 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi mengatakan, dari 54 fintech yang terdaftar, sebanyak 53 perusahaan fintech konvensional dan satu fintech syariah. Kemudian, saat ini juga terdapat 34 perusahaan fintech yang sedang mengajukan pendaftaran ke OJK. "Ada potensi 164 perusahaan fintech yang terdaftar pada akhir tahun ini," kata Hendrikus di Gedung OJK, Jakarta, Senin (4/6).

Dia menambahkan, sebanyak 41 perusahaan fintechyang sudah mengajukan pendaftaran namun dikembalikan. Hal tersebut disebabkan karena dokumen yang diajukan belum lengkap dan tidak sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/2016. Sementara itu, sejumlah 35 perusahaan fintech saat ini sudah melakukan audiensi.

Hendrikus mengungkapkan, ada beberapa perusahaan fintech yang dokumen pendaftarannya dikembalikan dan tak diterima OJK. Hal ini karena perusahaan belum melengkapi persyaratan seperti anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan teroris (PPT).

OJK juga menyiapkan payung hukum yang mewajibkan pelaku fintech melakukan uji kelayakan sebelum mendapat izin untuk beroperasi, yakni dengan regulatory sandbox. Melalui cara tersebut juga diharapkan bisa menekan peluang investasi bodong berbalut fintech.

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menjelaskan, akan ada serangkaian uji kelayakan yang harus dilakukan pelaku fintech sebelum dinyatakan lulus. "Oleh karena itu, OJK akan mendorong inovasi yang bertanggungjawab, responsible innovation," papar dia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menambahkan, pihaknya tidak mengatur suku bunga pinjaman fintech. Namun, OJk hanya meminta perusahaan fintech agar transparan, sehingga akan terjadi kompetisi. "Fintech itu tidak bisa bersaing dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank, suku bunga fintech itu tinggi, risiko tinggi tapi tidak ditanyai izin. Kalau bank itu kan ditanya SIUP, jaminan," jelas Wimboh.[ID/M-6]